Kamis, 11 Januari 2024, 03:30 WIB

Keterangan: -

130/PUU-XXI/2023

Pengujian Formil UU Kesehatan

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), yang diwakili oleh Dr. dr. Adib Khumaidi, Sp.OT., selaku Ketua Umum PB IDI, dan; Dr. Ulul Albab, Sp.OG., selaku Sekretaris Jenderal PB IDI, disebut Pemohon I; Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) yang diwakili oleh drg. Usman Sumantri, M.Sc., selaku Ketua PB PDGI disebut Pemohon II; Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI), yang diwakili oleh Dr. Harif Fadhillah, selaku Ketua Umum DPP PPNI, dan MUSTIKASARI, selaku Sekretaris Jenderal DPP PPNI disebut Pemohon III; Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PP IBI) yang diwakili oleh Dr. Nurjasmi, selaku Ketua Umum PP IBI, dan Dr. Hj. Jubaedah, S.SIT., M.M., M.K.M., selaku Sekretaris Jenderal PP IBI disebut Pemohon IV; dan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI), yang diwakili oleh Noffendri, Ssi. Apt., M.Kes., selaku Ketua Umum PP IAI yang selanjutnya disebut Pemohon V

-

Senin, 15 Januari 2024, 03:30 WIB

Keterangan: Perubahan pada acara sidang

39/PUU-XXI/2023

Privatisasi Tenaga Listrik

Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) (SP PLN), yang diwakili Muhammad Abrar Ali, S.H., selaku Ketua Umum (Pemohon I); Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP), yang diwakili Dwi Hantoro Sutomo, selaku Ketua Persatuan Pegawai PT. Indonesia Power (PP IP) Tingkat Pusat dan Andy Wijaya, selaku Sekretaris I (Pemohon (II); Serikat Pekerja PT Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB), yang diwakili Agus Wibawa, selaku Ketua Umum dan Ide Bagus Hapsara, selaku Sekretaris Jendral (Pemohon III); Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) yang diwakili oleh R. Abdullah selaku Ketua Umum dan Afif Johan, S.T., S.H. , selaku Sekretaris Umum (Pemohon (IV); Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (FSP KEP), yang diwakili Sunandar, selaku Ketua Umum (Pemohon V); dkk.;

-

Senin, 15 Januari 2024, 06:30 WIB

Keterangan: -

35/PUU-XXI/2023

Larangan Melakukan Kegiatan Penambangan Mineral Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Tergolong Merusak Lingkungan dan/atau Merugikan Masyarakat Sekitarnya

PT. Gema Kreasi Perdana yang dalam hal ini diwakili oleh Rasnius Pasaribu selaku Direktur Utama

-

Senin, 15 Januari 2024, 07:30 WIB

Keterangan: -

152/PUU-XXI/2023

Konstitusionalitas frasa "dapat menjadi wajib"

Rega Felix

-

Senin, 15 Januari 2024, 07:30 WIB

Keterangan: -

153/PUU-XXI/2023

Usia minimal Calon Hakim Konstitusi, serta tafsir konstitusionalitas terhadap frasa “negarawan”

Rega Felix

-

Senin, 15 Januari 2024, 08:00 WIB

Keterangan: -

154/PUU-XXI/2023

Pengujian Formil Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Dr. Russel Butarbutar, S.H., S.T., M.H., M.M.; Utami Yustihasana Untoro, S.H., M.H.

-

Senin, 15 Januari 2024, 08:30 WIB

Keterangan: -

155/PUU-XXI/2023

Pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dengan Kementrian Keuangan

Sagap Tua Ritonga, S.E., B.K.P., M.A.

-

Senin, 15 Januari 2024, 08:30 WIB

Keterangan: -

157/PUU-XXI/2023

Penerapan sanksi pidana mati bagi setiap orang/korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Michael Munthe, dkk.

-

Senin, 15 Januari 2024, 09:00 WIB

Keterangan: -

156/PUU-XXI/2023

Syarat usia minimal 40 tahun bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

Jovi Andrea Bachtiar, dkk.

-

Selasa, 16 Januari 2024, 02:00 WIB

Keterangan: -

158/PUU-XXI/2023

Tindakan Penyelidik yang didasarkan pada Surat Penghentian Penyelidikan

Arwan Koty

-