Mode Suara

Pengajuan Permohonan

TAHAPAN PERKARAPERSIDANGANREKAPITULASI PERKARA
Perkara
Pengajuan Permohonan

Prosedur Permohonan

Klik prosedur permohonan untuk mengetahui langkah-langkah pendaftaran permohonan secara langsung dan secara online

Permohonan Online

Klik permohonan online untuk melakukan permohonan melalui website https://simpel.mkri.id/ Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

Pengajuan Permohonan

PUUSKLNPHPUPHPKADA

Merupakan tahap awal dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK). Pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan Pemohon secara online melalui pendaftaran menggunakan Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (SIMPEL) pada beranda laman MK MK (www.mahkamahkonstitusi.go.id atau www.mkri.go.id) atau secara offline dengan menyerahkan langsung permohonan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Contoh Permohonan PUUSistematika Permohonan PUU

01 Oktober 2024

07:10 WIB

No AP3

:

144/PUU/PAN.MK/AP3/10/2024

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Undang - Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang pasal 79 ayat 1 dan pasal 85 ayat 1; Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang pasal 94; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang pasal 107 ayat 1 dan pasal 109 ayat 1 terhadap Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Herdi Munte, S.H., M.H (Pemohon I), Missiniaki Tommi, S.H., M.H (Pemohon II)

Dokumen

:

-

30 September 2024

05:30 WIB

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Pemohon

:

Zulferinanda

Dokumen

:

Permohonan

26 September 2024

07:58 WIB

Pokok Perkara

:

Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemohon

:

Muhammad Nazar dan Zulhadi

Dokumen

:

-

23 September 2024

16:12 WIB

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Pemohon

:

Masail Ishmad Mawaqif, S.H.

Dokumen

:

-

23 September 2024

03:58 WIB

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pemohon

:

A. Fahrur Rozi

Dokumen

:

-

20 September 2024

11:21 WIB

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Pemohon

:

Eric Cihanes (Pemohon I) dan Garin Arian Reswara (Pemohon II)

Dokumen

:

10 September 2024

03:23 WIB

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Pemohon

:

Djarot Dimas Achmad Andaru, S.H., M.H (Pemohon I), Ahmad Madison, S.H., M.H (Pemohon II), dan Salsabila Usman Patamani (Pemohon III)

Dokumen

:

-

03 September 2024

06:45 WIB

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Pasal 22 UU No. 20/1999; Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU No. 23/2006 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 24/2013; Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 16/2019; Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 20/2003; Pasal 302 ayat (1) UU No. 1/2023

Pemohon

:

Raymond Kamil (Pemohon I), Indra Syahputra (Pemohon II)

Dokumen

:

-

Showing 1 to 8 of 8