Mode Suara
Prosedur Permohonan
Klik prosedur permohonan untuk mengetahui langkah-langkah pendaftaran permohonan secara langsung dan secara online
Permohonan Online
Klik permohonan online untuk melakukan permohonan melalui website https://simpel.mkri.id/ Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
Merupakan tahap awal dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK). Pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan Pemohon secara online melalui pendaftaran menggunakan Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (SIMPEL) pada beranda laman MK MK (www.mahkamahkonstitusi.go.id atau www.mkri.go.id) atau secara offline dengan menyerahkan langsung permohonan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
07 November 2024
07:45 WIB
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materill Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemohon
:
Ahmad Farisi, A. Fahrur Rozi
Dokumen
:
-
06 November 2024
08:27 WIB
Pokok Perkara
:
Permohonan Uji Materiil Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 Ayat (4) dan Pasal 367 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemohon
:
AMUL HIKMAH, INDRI HAFSARI
05 November 2024
07:27 WIB
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Pemohon
:
Happy Kusuma (Pemohon I), Thomas A. Harnomo Trisno (Pemohon II), Siswanto (Pemohon III), Johannes Paramban (Pemohon IV), dan Jemmy Gunawan (Pemohon V)
05 November 2024
02:52 WIB
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pemohon
:
Boyamin Bin Saiman, S.H.
Dokumen
:
-
01 November 2024
08:30 WIB
Pokok Perkara
:
Pengujian Materi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pemohon
:
Hotasi D.P Nababan
Showing 1 to 5 of 5